Pernikahan Gerejawi

Ketentuan Layanan

  1. Pernikahan gerejawi adalah peneguhan dan pemberkatan secara gerejawi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami-istri dalam ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogamis dan yang tidak dapat dipisahkan, berdasarkan kasih dan kesetiaan mereka di hadapan Allah dan jemaat-Nya.
  2. Pernikahan gerejawi dilaksanakan dalam Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan di tempat kebaktian jemaat.
 
  1. Kedua atau salah satu calon mempelai adalah anggota sidi, kecuali yang diatur dalam peraturan mengenai pernikahan gerejawi dengan ketentuan khusus, yang tidak berada di bawah penggembalaan khusus.
  2. Calon mempelai telah mengikuti Pembinaan Pranikah yang bahannya ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode melalui Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode.
  3. Calon mempelai telah mendapatkan surat keterangan atau bukti pendaftaran dari Kantor Catatan Sipil yang menyatakan bahwa pasangan tersebut memenuhi syarat untuk dicatat pernikahannya, atau calon mempelai telah membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil, yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi.
  1. Calon mempelai mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat dengan menggunakan formulir yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi, selambat-lambatnya tiga (3) bulan sebelum pernikahan gerejawinya dilaksanakan.
  2. Majelis Jemaat melakukan percakapan gerejawi dengan calon mempelai tentang:
    • – Dasar-dasar pernikahan kristiani.
    • – Dasar dan motivasi pernikahan gerejawi.
    • – Tanggung jawab sebagai keluarga Kristen.
    • – Hal-hal lain yang dianggap perlu.
  3. Jika Majelis Jemaat memandang calon mempelai layak untuk menerima peneguhan dan pemberkatan pernikahan, Majelis Jemaat mewartakan nama dan alamat calon mempelai dalam warta jemaat selama tiga (3) hari Minggu berturut-turut untuk memberikan kesempatan kepada anggota ikut mendoakan dan mempertimbangkannya.
  4. Jika masa pewartaan tiga (3) hari Minggu telah usai dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota sidi, Majelis Jemaat melaksanakan pelayanan pernikahan gerejawinya dengan menggunakan Liturgi Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan dan dilayani oleh pendeta.
  5. Keberatan dinyatakan sah jika:
    • – Diajukan tertulis secara pribadi dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas serta dibubuhi tanda tangan atau cap ibu jari dari anggota yang mengajukan keberatan tersebut dan tidak merupakan duplikasi dari surat keberatan yang lain mengenai hal yang sama.
    • – Isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi.
    • – Isinya terbukti benar sesuai dengan hasil penyelidikan Majelis Jemaat.
  6. Jika ada keberatan yang sah, Majelis Jemaat menangguhkan pelaksanaan pernikahan gerejawi itu sampai persoalannya selesai atau membatalkan pelaksanaannya. Jika Majelis Jemaat pada akhirnya membatalkan pelaksanaan pernikahan gerejawi itu, Majelis Jemaat mewartakan hal tersebut dalam warta jemaat.
  7. Majelis Jemaat memberitahukan keputusan atas keberatan yang diajukan kepada yang mengajukan.
  8. Majelis Jemaat memberikan Piagam Pernikahan Gerejawi kepada kedua mempelai yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi dan mencatat pernikahannya dalam Buku Induk Anggota GKI.
  9. Bagi calon mempelai yang salah satunya bukan anggota sidi berlaku ketentuan tambahan sebagai berikut:
    • – Jika salah seorang dari calon mempelai adalah anggota sidi atau anggota baptisan dari jemaat atau gereja lain, ia terlebih dahulu meminta surat persetujuan dari Majelis Jemaat atau pimpinan gerejanya. Jika ia tidak berhasil memperoleh surat tersebut, Majelis Jemaat mengirim surat kepada Majelis Jemaat atau pimpinan gereja asalnya untuk meminta surat persetujuan. Jika Majelis Jemaat dalam waktu empat (4) minggu tidak memperoleh surat persetujuan, calon dapat menunjukkan surat baptisan/surat pengakuan percaya, atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
    • – Jika salah seorang calon mempelai bukan anggota, ia harus bersedia menyatakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi, bahwa:
      • * Ia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani.
      • * Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami/istrinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman Kristen.
      • Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani.
        1. Pernikahan Gerejawi atas Permohonan Jemaat/Gereja Lain
    • Majelis Jemaat dapat melaksanakan pelayanan pernikahan gerejawi atas permohonan tertulis dari jemaat atau gereja lain dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
    • – Pembinaan Pranikah dan percakapan gerejawi dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara Majelis Jemaat dengan pimpinan jemaat/gereja pemohon.
  • – Pewartaan harus dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dan majelis/pimpinan gereja pemohon.
  • – Piagam Pernikahan Gerejawi diberikan kepada mempelai oleh Majelis Jemaat.
  • – Majelis Jemaat memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Jemaat atau pimpinan jemaat/gereja pemohon tentang pelaksanaan pernikahan gerejawi tersebut.

Majelis Jemaat dimungkinkan untuk melaksanakan pelayanan pernikahan gerejawi secara ekumenis dengan Gereja Katholik, yaitu pernikahan gerejawi bagi anggota GKI dan anggota Gereja Katholik yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat bersama Gereja Katholik serta dilayani oleh pendeta dan pastor secara bersama.

Pernikahan Gerejawi Ekumenis Yang Dilaksanakan di GKI

    1. Prosedur
      • Calon mempelai mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat selambat-lambatnya tiga (3) bulan sebelum kebaktian pernikahan gerejawi secara ekumenis dengan Gereja Katholik dilaksanakan.
      • Calon yang berasal dari Gereja Katholik menyerahkan fotokopi surat permohonan tertulis yang diajukan kepada gerejanya sesuai dengan hukum kanonik.
      • Majelis Jemaat menulis surat pemberitahuan kepada Gereja Katholik tentang permohonan pelayanan kebaktian pernikahan gerejawi tersebut.
      • Prosedur selanjutnya sesuai dengan Tata Laksana Pasal 29:2-8.
    2. Liturgi

Liturgi yang digunakan mengacu pada Liturgi Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan GKI.

Pernikahan Gerejawi Ekumenis Yang Dilaksanakan di Gereja Katholik

    1. Prosedur
      • Calon mempelai mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat selambat-lambatnya tiga (3) bulan sebelum kebaktian pernikahan gerejawi secara ekumenis dengan Gereja Katholik dilaksanakan.
      • Prosedur di Gereja Katholik mempergunakan prosedur yang berlaku di Gereja Katholik.
      • Majelis Jemaat menerima pemberitahuan dari Gereja Katholik bahwa kebaktian pernikahan gerejawi tersebut telah disetujui.
      • Prosedur selanjutnya sesuai dengan Tata Laksana Pasal 29:3-7 dengan penyesuaian seperlunya.
    2. Liturgi

Liturgi  yang digunakan mengacu pada liturgi pernikahan Gereja Katholik.

Majelis Jemaat dimungkinkan untuk melaksanakan pelayanan pernikahan gerejawi dengan ketentuan khusus untuk kasus-kasus antara lain:

    1. Kedua calon mempelai adalah anggota baptisan.
    2. Seorang calon mempelai adalah anggota baptisan sedangkan pasangannya belum anggota.
    3. Adanya kemendesakan waktu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga prosedur yang normal tidak dapat dilaksanakan.

 

Prosedur

    1. Calon mempelai mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat dengan menggunakan formulir yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi, selambat-lambatnya satu (1) bulan sebelum kebaktian pernikahan dilaksanakan.
    2. Jika calon adalah anggota baptisan, ia harus bersedia menyatakan secara tertulis bahwa sesudah menikah ia akan secepatnya mengaku percaya/sidi.
    3. Jika calon adalah bukan anggota, ia harus bersedia menyatakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi, bahwa:
      • – Ia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani.
      • – Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami/istrinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman Kristen.
      • – Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani.
    4. Majelis Jemaat mengadakan percakapan gerejawi dengan calon mempelai yang garis besarnya meliputi:
      • – Dasar-dasar pernikahan kristiani.
      • – Dasar dan motivasi pernikahan gerejawi.
      • – Tanggung jawab sebagai keluarga Kristen.
      • – Hal-hal lain yang dianggap perlu.
    5. Majelis Jemaat mewartakan nama dan alamat calon mempelai dalam warta jemaat selama dua (2) hari Minggu berturut-turut untuk memberikan kesempatan kepada anggota ikut mendoakan dan mempertimbangkannya.
    6. Jika masa pewartaan dua (2) hari Minggu telah usai dan tidak ada keberatan dari anggota sidi, Majelis Jemaat melaksanakan kebaktian pernikahan gerejawi di tempat kebaktian dan dilayankan oleh pendeta dengan menggunakan Liturgi Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan.
    7. Keberatan dinyatakan jika:
      • – Diajukan tertulis secara pribadi dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas serta dibubuhi tanda tangan atau cap ibu jari dari anggota yang mengajukan keberatan tersebut dan tidak merupakan duplikasi dari surat keberatan yang lain mengenai hal yang sama.
      • – Isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi dengan ketentuan khusus.
      • – Isinya terbukti benar sesuai dengan hasil penyelidikan Majelis Jemaat.
    8. Jika ada keberatan yang sah, Majelis Jemaat menangguhkan pelaksanaan pernikahan gerejawi itu sampai persoalannya selesai atau membatalkan pelaksanaannya. Jika Majelis Jemaat pada akhirnya membatalkan pelaksanaan pernikahan gerejawi itu, Majelis Jemaat mewartakan hal tersebut dalam warta jemaat.
    9. Majelis Jemaat memberitahukan keputusan atas keberatan yang diajukan kepada yang mengajukan.
    10. Majelis Jemaat memberikan Piagam Pernikahan Gerejawi kepada kedua mempelai yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi dan mencatat pernikahannya dalam Buku Induk Anggota GKI.

Formulir Pendaftaran Pernikahan